wakil ketua dpr priyo budi santoso menilai putusan mahkamah konstitusi yang menyerahkan kewenangan pada dpd agar mengajukan juga membicarakan rancangan undang-undang (ruu) menambahkan kewenangan seperti yang diinginkan dpd.
saya harap dpr akan mentaati putusan mk soal kewenangan dpd pada proses legislasi bersama dpr serta presiden. hanya saja dpd belum mampu ikut menentukan atau ketok palu dalam paripurna dpr bersama presiden, tutur priyo budi santoso dalam `dialog kenegaraan: politik legislasi pasca putusan mahkamah konstitusi` pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, rabu.
pembicara yang lain di diskusi tersebut merupakan, ketua dpd ri irman gusman, mantan sekjen dpd ri siti nurbaya bakar, serta pakar hukum tata negara irman putra sidin.
menurut priyo, putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi terhadap uu no 27 tahun 009 mengenai md3 serta uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan sudah membesarkan kewenangan dpd, meski baru separuh dan diimpikan oleh dpd.
Yang Lain: perak murah - cincin perak murah - cincin perak murah - cincin perak murah
meskipun dpd telah mempunyai kewenangan untuk mengajukan serta membahas ruu bersama dpr, tutur dia, tapi belum mempunyai hak untuk ikut memutuskan.
dpd serta belum memiliki hak angket, hak interpelasi, hak menyampaikan aspirasi, dan sebagainya. namun, putusan mk tersebut adalah momentum penting bagi dpd untuk berperan lebih aktif pada proses pembicaraan ruu, ujarnya.
politisi partai golkar ini menambahkan, seterusnya tergantung pada cara dod ri supaya meyakinkan dpr ri dan tokoh-tokoh nasional dalam mewujudkan peran tersebut.
ketua dpd irman gusman menungkapkan putusan mk itu memberikan kewenangan lebih besar pada dpd untuk merumuskan serta membahas ruu bersama dpr, terutama ruu yang terkait melalui otonomi daerah.
irman berharap, dengan keterlibatan dpd dalam pembahasan ruu dengan demikian hendak semakin meningkatkan produktivias juga nilai koleksi uu dan dihasilkan dpr bersama dpd.
bagi kami ketika ini dan bermanfaat prosesnya dulu, oleh karenanya mekanisme legislasi sesuai melalui putusan mk, ujarnya.